Beranda News Industri Plastik Hilir Minta Perluasan B...
Industri Plastik Hilir Minta Perluasan Bea Masuk 0%, Enam Pos Tarif Jadi Sorotan
Tips & Info 9 November 2026

Industri Plastik Hilir Minta Perluasan Bea Masuk 0%, Enam Pos Tarif Jadi Sorotan

Senin, 9 November 2026 – Kebijakan pemerintah mengenai fasilitas bea masuk 0% untuk sejumlah bahan baku plastik kembali menjadi perhatian pelaku industri. Kali ini, Federasi Lintas Asosiasi Industri Plastik Hilir Indonesia (FLAIPHI) meminta pemerintah memperluas cakupan fasilitas tersebut dengan menambahkan enam pos tarif bahan baku plastik.

Usulan ini muncul karena fasilitas yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2026 dinilai belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan industri plastik hilir, termasuk produsen kemasan makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, hingga produk penunjang UMKM.

Industri Plastik Hilir Usulkan Tambahan Enam Pos Tarif

FLAIPHI menilai enam pos tarif yang saat ini memperoleh fasilitas bea masuk 0% lebih banyak mencakup bahan baku untuk industri sekunder dalam bentuk cair. Sementara itu, banyak pelaku industri hilir membutuhkan bahan baku plastik dalam bentuk pellet untuk proses produksi.

Untuk itu, FLAIPHI mengusulkan penambahan enam pos tarif berikut:

  • 3902.10.40
  • 3902.30.90
  • 3901.20.00
  • 3901.40.00
  • 3901.10.92
  • 3901.90.90

Usulan tersebut disampaikan agar fasilitas fiskal pemerintah dapat menjangkau lebih banyak produsen plastik yang memasok kebutuhan masyarakat. Namun, penambahan pos tarif tersebut masih berupa usulan dan belum menjadi ketentuan yang berlaku.

Fasilitas Bea Masuk 0% Dinilai Belum Menjangkau Seluruh Kebutuhan Industri

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan PMK Nomor 68 Tahun 2026 yang memberikan fasilitas tarif bea masuk sebesar 0% untuk enam pos tarif bahan baku plastik jenis Polyethylene (PE) dan Polypropylene (PP).

Kebijakan tersebut berlaku selama enam bulan dan mencakup pos tarif 3901.10.12, 3901.10.19, 3901.10.99, 3902.10.30, 3902.10.90, dan 3902.30.30.

Pemerintah sebelumnya menjelaskan bahwa insentif ini ditujukan untuk menjaga keberlangsungan industri dalam negeri di tengah kenaikan harga bahan baku plastik di pasar internasional.

Namun, pemerintah juga telah menyampaikan bahwa efektivitas kebijakan perlu dipantau dan dievaluasi, terutama terkait kesesuaian jenis bahan baku yang mendapatkan fasilitas dengan kebutuhan industri pengguna.

Harga Bahan Baku Plastik Masih Menjadi Perhatian

Menurut FLAIPHI, kenaikan harga bahan baku plastik masih menjadi tantangan bagi industri hilir. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya produksi dan memberikan tekanan terhadap harga produk plastik maupun kemasan.

Data harga internasional yang disampaikan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Oktober 2026 menunjukkan kenaikan harga Polypropylene (PP) sekitar 42,79% dan Polyethylene (PE) sekitar 27,87% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Selain itu, FLAIPHI juga menyoroti keterbatasan pasokan bahan baku dalam negeri. Berdasarkan data pemerintah tahun 2024 yang dikutip dalam pemberitaan tersebut, volume impor yang tercakup dalam fasilitas saat ini dinilai masih terbatas dibandingkan kebutuhan nasional.

Apa Dampaknya bagi Industri Kemasan dan UMKM?

Industri plastik hilir memiliki keterkaitan erat dengan berbagai sektor usaha, termasuk makanan dan minuman, perdagangan, rumah tangga, serta pertanian. Produk kemasan plastik menjadi salah satu kebutuhan penunjang dalam kegiatan produksi dan distribusi.

Jika biaya bahan baku meningkat, produsen dapat menghadapi tekanan biaya produksi. Kondisi ini berpotensi memengaruhi harga jual kemasan dan biaya operasional pelaku usaha yang menggunakan produk tersebut.

Bagi UMKM kuliner, toko plastik, dan bisnis F&B, perkembangan harga bahan baku menjadi hal yang perlu diperhatikan karena kemasan merupakan bagian dari kebutuhan operasional sehari-hari.

Meski demikian, perluasan fasilitas bea masuk 0% tidak otomatis membuat harga kemasan langsung turun. Dampaknya tetap bergantung pada keputusan pemerintah, ketersediaan bahan baku, biaya produksi, kondisi pasar, serta rantai distribusi.

Menunggu Evaluasi dan Keputusan Pemerintah

Usulan perluasan fasilitas bea masuk ini menjadi salah satu perkembangan penting bagi industri plastik nasional. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebutuhan industri hulu dan hilir agar kebijakan yang diterapkan dapat memberikan manfaat secara lebih luas.

Bagi pelaku industri kemasan dan pengguna produk plastik, perkembangan kebijakan ini patut terus dipantau. Kepastian pasokan dan kestabilan harga bahan baku menjadi faktor penting untuk menjaga kelancaran kegiatan usaha.

MultiPlastik Mengikuti Perkembangan Industri Kemasan

Sebagai distributor berbagai produk plastik dan kemasan, MultiPlastik terus mengikuti perkembangan industri yang berkaitan dengan kebutuhan kemasan makanan, minuman, dan berbagai sektor usaha.

Informasi mengenai kebijakan bahan baku, perkembangan industri plastik, serta kebutuhan kemasan menjadi hal penting bagi pelaku usaha dalam merencanakan persediaan dan kegiatan operasional.

Temukan berbagai pilihan produk plastik dan kemasan untuk kebutuhan bisnis melalui katalog MultiPlastik.

Kunjungi: https://multiplastik.com/

Artikel Terkait

Hashtag:
#IndustriPlastik #BahanBakuPlastik #KemasanPlastik #IndustriKemasan #UMKMIndonesia #BisnisFNB #Polypropylene #Polyethylene #MultiPlastik

Hubungi Kami